Tapi seperti halnya lomba tarik tambang, yang terlihat seru di depan belum tentu tanpa drama di belakang.
Film ini memang jadi bahan obrolan, tapi bukan hanya karena kisah persatuan di dalamnya.
Ada cerita lain yang justru bikin netizen sibuk mengernyitkan dahi.

Kisah Delapan Anak dan Satu Bendera yang Hilang

Latar ceritanya sederhana tapi kuat: sebuah desa tenang menjelang 17 Agustus, bendera pusaka yang harus dikibarkan tiba-tiba hilang tiga hari sebelum upacara.
Delapan anak—dari Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, hingga Tionghoa—bergabung menjadi “Tim Merah Putih” untuk mencarinya.

Perjalanan mereka tidak sekadar jalan santai sore-sore. Ada sungai yang harus diseberangi, hutan yang harus dijelajahi, badai yang harus dihadapi.
Yang paling sulit? Menundukkan ego masing-masing demi satu tujuan: mengibarkan bendera tepat waktu.

Kalau saja semua yang terlibat di belakang layar juga memegang prinsip itu, mungkin ceritanya akan berakhir lebih mulus.

Proses Produksi: Kilat atau Kepepet?

Film ini digarap oleh Endiarto dan Bintang Takari, dengan Toto Soegriwo sebagai produser dan Sonny Pudjisasono di kursi produser eksekutif.
Pra-produksinya memakan waktu tiga bulan, tapi pengerjaan utamanya diklaim selesai kurang dari sebulan.
Kenapa begitu cepat? Tentu demi momen HUT ke-80 RI.

Prinsipnya jelas: “kepepet adalah koentji”.
Sayangnya, prinsip ini sering melahirkan hasil yang… yah, sesuai ekspektasi pepatah itu sendiri.

Rp6,7 Miliar dan Banyak Tanda Tanya

Di media sosial, tersiar kabar bahwa film ini menelan biaya produksi Rp6,7 miliar.
Angka ini memantik debat. Endiarto sendiri mengaku tidak tahu dari mana asalnya—bahkan bercanda, kalau benar dapat segitu, dirinya sudah “glowing”.

Namun, pernyataan berbeda sempat mampir di Instagram produser. Netizen pun mulai menimbang-nimbang: benarkah animasi yang pengerjaannya kilat ini memang butuh dana sedemikian besar?

Aset Digital dan Rasa yang Hilang

Kritik mengalir deras setelah beberapa mata jeli menemukan bahwa sejumlah aset visual—seperti jalanan dalam adegan—dibeli dari platform Daz3D, lengkap dengan label “Street of Mumbai”.
Tak banyak modifikasi yang dilakukan, sehingga nuansa lokal yang seharusnya terasa, justru lenyap di tengah jalan.

Netizen jadi heran. Kalau asetnya beli jadi, karakter dan setnya harganya cuma belasan dolar, kenapa anggarannya sampai miliaran?
Perbandingan pun muncul: satu episode anime kelas dunia seperti One Piece atau Demon Slayer butuh sekitar Rp1,8 miliar, dengan kualitas yang jauh di atas.

Jawaban Produser: Senyum, Tapi Ada Giginya

Alih-alih meredakan situasi, produser Toto Soegriwo menanggapi kritik dengan sindiran di Instagram:

“Senyumin aja. Komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral kan?”

Respon ini membuat sebagian orang tertawa miris.
Senyum memang obat mujarab, tapi dalam konteks kritik publik, kadang obat itu terasa seperti permen karet—manis sebentar, lalu hilang rasa.

Menuju Layar Bioskop

Merah Putih: One for All tayang 14 Agustus 2025, tepat tiga hari sebelum kemerdekaan.
Bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan langka untuk mengajak anak menonton film yang membawa pesan kebangsaan.
Bagi yang lain, ini adalah studi kasus bagaimana idealisme, teknis produksi, dan persepsi publik bisa saling tarik-menarik seperti lomba panjat pinang.

Penutup

Film ini adalah pengingat bahwa niat baik saja tidak cukup.
Eksekusi, transparansi, dan rasa lokal yang kuat adalah tiga hal yang harus berjalan beriringan.
Kalau ketiganya bisa dipertahankan, barulah karya bisa jadi kebanggaan bersama.

Kalau Anda penasaran, mungkin tak ada salahnya menonton—setidaknya supaya bisa menilai sendiri, apakah Merah Putih: One for All ini benar-benar hadiah kemerdekaan, atau sekadar kado yang bungkusnya lebih menarik daripada isinya.

Artikel Film Merah Putih: One for All — Ketika Nasionalisme Bertemu Kontroversi di Dunia Animasi pertama kali tampil pada Purimel.